BEKASI – Bokir, id.- Upaya meningkatkan kepatuhan pajak kendaraan bermotor terus dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Pemprov Jabar memaksimalkan layanan jemput bola dengan mengoperasikan armada Samsat Keliling hingga ke wilayah Kabupaten dan Kota Bekasi,(8/9/226).
Berdasarkan pantauan di lapangan, Senin (8/9), satu unit armada Samsat Keliling milik Pemprov Jabar dengan nomor polisi D 7249 C terlihat melayani warga di salah satu titik keramaian di Bekasi.
Armada dengan ciri khas warna biru-putih tersebut tampak ramai didatangi warga yang ingin melakukan pengesahan STNK tahunan dan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Usung Slogan “Lembur Diurus, Kota Ditata”
Menariknya, pada bodi kendaraan tersebut terpampang jelas slogan “Lembur Diurus, Kota Ditata”. Slogan yang menjadi visi pembangunan Jawa Barat ini menegaskan komitmen pemerintah untuk melakukan pemerataan pembangunan antara wilayah pedesaan dan perkotaan, termasuk dalam hal pelayanan publik.
Pihak Bapenda Jabar menyebutkan, optimalisasi layanan Samsat Keliling ini merupakan bentuk nyata komitmen pemerintah dalam memberikan kemudahan, kecepatan, dan kenyamanan bagi wajib pajak.
Solusi Bagi Warga Sibuk
Kehadiran Samsat Keliling dinilai menjadi solusi efektif bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan waktu dan tidak sempat datang langsung ke Kantor Samsat Induk.
Dengan sistem jemput bola, warga tidak perlu lagi antre panjang di kantor induk. Cukup membawa KTP asli, STNK asli, dan BPKB fotokopi, proses pembayaran pajak bisa selesai dalam hitungan menit.
“Tujuannya jelas, mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Kami ingin wajib pajak semakin dimudahkan, sehingga tidak ada lagi alasan untuk terlambat membayar pajak,” ujar salah satu petugas di lokasi.
Diharapkan dengan semakin mudahnya akses pelayanan ini, tingkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Jawa Barat, khususnya di wilayah Bekasi, dapat terus meningkat. Pajak yang dibayarkan masyarakat nantinya akan kembali untuk pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik di Jawa Barat.
