KARAWANG – Bokir,id.- Polemik tarif parkir di RSUD Karawang kembali menjadi perhatian publik. Praktisi hukum sekaligus pengamat kebijakan, Asep Agustian yang akrab disapa Askun, secara tegas mendorong agar kebijakan tarif parkir di rumah sakit milik pemerintah daerah tersebut dievaluasi,(3/4/2026).
Menurut Askun, sistem tarif parkir yang saat ini dinilai masih memberatkan masyarakat, khususnya kalangan menengah ke bawah yang menjadi mayoritas pengguna layanan kesehatan di RSUD Karawang.
“Saya setuju kalau parkir RSUD Karawang digratiskan saja. Atau paling tidak dibuat tarif flat, misalnya cukup bayar Rp2.000, tidak perlu dihitung per jam,” ujar Askun, Jumat (3/4/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pernyataan tersebut sejalan dengan sorotan yang sebelumnya disampaikan Mulyadi dalam rapat pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2025 pada Rabu (1/4/2026). Dalam forum itu, Mulyadi menilai tarif parkir RSUD masih menjadi beban tambahan bagi masyarakat.
Askun menambahkan, sebagian besar pengunjung RSUD Karawang merupakan pasien dan keluarga dari kalangan kurang mampu yang mengandalkan layanan BPJS Kesehatan. Dengan kondisi tersebut, menurutnya, biaya parkir seharusnya tidak menjadi beban tambahan.
Ia menjelaskan, keluarga pasien umumnya sudah mengeluarkan berbagai biaya lain, mulai dari transportasi hingga kebutuhan harian selama menjaga anggota keluarga yang dirawat.
“Sudah keluar biaya bensin, makan-minum, jangan ditambah lagi dengan tarif parkir yang mahal,” tegasnya.
Lebih jauh, Askun meminta Aep Syaepuloh untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan tarif parkir di RSUD Karawang. Ia menegaskan bahwa rumah sakit pemerintah merupakan bagian dari layanan publik yang seharusnya tidak berorientasi pada keuntungan.
Menurutnya, kebijakan tarif parkir di RSUD tidak layak disamakan dengan fasilitas komersial seperti rumah sakit swasta, pusat perbelanjaan, maupun hotel.
“Layanan publik itu idealnya gratis karena masyarakat sudah membayar melalui pajak. Kalau ingin meningkatkan PAD dari sektor parkir, masih banyak potensi lain di luar layanan publik,” jelasnya.
Sebagai solusi, Askun kembali menegaskan dua opsi utama yang dinilai lebih berpihak kepada masyarakat, yakni penggratisan parkir atau penerapan tarif flat dengan nominal ringan.
“Kesimpulannya, gratiskan parkir RSUD atau terapkan tarif flat saja. Jangan bebani masyarakat kecil dengan sistem per jam,” pungkasnya.
