Karawang, 22 April 2026- Bokir,id.- Kritik terhadap kinerja DPRD Kabupaten Karawang kembali mencuat. Praktisi hukum dan pengamat kebijakan publik, Asep Agustian, menilai buruknya komunikasi pimpinan dewan menjadi pemicu utama memanasnya polemik “parkir vs pokir”.
Menurut Askun, aksi demonstrasi yang dilakukan massa Gerakan Militansi Pejuang Indonesia (GMPI) seharusnya dapat dihindari jika DPRD bersikap lebih terbuka dan responsif terhadap aspirasi masyarakat, khususnya dalam menindaklanjuti permohonan Rapat Dengar Pendapat (RDP).
“Komunikasi pimpinan DPRD Karawang saya nilai buruk. Padahal menyerap aspirasi rakyat adalah tugas utama mereka,” tegasnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia juga menyoroti perubahan sikap sejumlah anggota dewan yang dinilai kontras antara saat kampanye dan setelah menjabat. Menurutnya, kondisi ini mencerminkan minimnya komitmen terhadap pelayanan publik.
Polemik yang berkembang saat ini, lanjut Askun, berawal dari sejumlah kebijakan seperti isu parkir berlangganan terkait uji KIR hingga usulan parkir gratis di RSUD Karawang yang memicu pro dan kontra karena berdampak pada Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Askun mengingatkan bahwa sikap tertutup dan lemahnya komunikasi dapat menjadi catatan serius bagi masyarakat dalam menilai kinerja wakil rakyat ke depan.
Hingga kini, belum ada tanggapan resmi dari pimpinan DPRD Karawang terkait kritik tersebut. Publik pun berharap adanya dialog terbuka agar polemik ini segera menemukan solusi yang berpihak pada kepentingan masyarakat.
