KARAWANG – Bokir, id.– Ketidakpastian kelanjutan Program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Karawang memicu kekhawatiran luas. Tak hanya penerima manfaat, ribuan tenaga kerja dapur MBG dan pelaku UMKM yang selama ini menjadi rantai pasok program turut dilanda kecemasan.
Ketua Satgas MBG Kabupaten Karawang, Ridwan Salam, mengungkapkan hal tersebut usai audiensi bersama DPRD Karawang, Rabu, 24 Juni 2026. Menurutnya, keresahan masyarakat menjadi isu utama yang mengemuka dalam pertemuan itu.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Keresahan ini nyata. Bukan cuma anak-anak yang jadi penerima manfaat, tapi juga ribuan pekerja dapur dan pelaku UMKM yang omzetnya bergantung pada MBG,” ujar Ridwan Salam.
Efek Ganda: Gizi dan Ekonomi Lokal
Ridwan menegaskan, dampak MBG selama ini dirasakan langsung oleh masyarakat Karawang. Di satu sisi, program prioritas nasional tersebut menyasar pemenuhan gizi anak sekolah dan kelompok rentan. Di sisi lain, MBG menggerakkan ekonomi lokal lewat penyerapan tenaga kerja dan pelibatan UMKM sebagai pemasok bahan pangan.
“Sejak berjalan, banyak dapur MBG menyerap tenaga kerja dari warga sekitar. UMKM penyedia sayur, beras, telur, sampai lauk pauk juga naik omzetnya. Kalau program ini berhenti, efek dominonya besar,” jelasnya.
Data internal Satgas mencatat, sedikitnya ada 30 dapur MBG aktif di Karawang yang mempekerjakan lebih dari 1.200 orang. Sementara UMKM yang terlibat sebagai mitra pemasok mencapai ratusan.
Satgas Minta Kepastian dari Pusat
Merespons keresahan tersebut, Ridwan mengatakan Satgas MBG Karawang telah menyampaikan aspirasi ke DPRD dan akan meneruskannya ke pemerintah pusat. Ia berharap ada kepastian terkait skema dan keberlanjutan anggaran MBG.
“Kami butuh kepastian. Masyarakat bertanya, pekerja dapur bertanya, UMKM juga bertanya. Jangan sampai program bagus ini justru menimbulkan ketidakpastian di daerah,” tegasnya.
Ridwan menambahkan, Satgas tetap berkomitmen mengawal standar kualitas dan pelayanan MBG selama program masih berjalan. Namun, ia menekankan bahwa stabilitas kebijakan menjadi kunci agar manfaat program tidak terputus.
DPRD Karawang Siap Kawal Aspirasi
Terpisah, sejumlah anggota DPRD Karawang yang hadir dalam audiensi menyatakan akan membawa aspirasi Satgas dan masyarakat ke tingkat provinsi hingga pusat. DPRD menilai MBG punya dampak strategis, baik untuk penurunan stunting maupun penggerak ekonomi lokal.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pemerintah pusat terkait skema lanjutan Program MBG untuk semester II 2026 di Kabupaten Karawang.
